Fraksi PAN DPR Minta Polemik Vaksin Nusantara Agar Segera Dihentikan. Menkes Bisa Jadi Mediator Antara dr. Terawan Vs BPOM

Senin, 19 April 2021 07:45 WIB

Share
Fraksi PAN DPR Minta Polemik Vaksin Nusantara Agar Segera Dihentikan. Menkes Bisa Jadi Mediator Antara dr. Terawan Vs BPOM

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar polemik Vaksin Nusantara dihentikan. Sebab itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diminta agar menjadi mediasi dalam polemik tersebut.

Saleh mengungkapkan, polemik vaksin Nusantara besutan dr. Terawan tersebut menjadi tidak kondusif, hingga menimbulkan dukung-mendukung yang dilakukan tokoh masyarakat, termasuk juga anggota DPR.

"Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan. Banyak di antara mereka mendapatkan informasi yang tidak utuh," terang Saleh, dalam keterangannya yang diterima Senin (19/4/2021).

Saleh juga menyarankan, adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.

"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," tandas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Dia menilai, Kementerian Kesehatan semestinya yang paling berkepentingan, agar vaksin segera tersedia. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99/2020 yang memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin adalah Kemenkes. "Tentu, termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin Nusantara ataupun vaksin Merah Putih," katanya.

Saleh menambahkan, di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru, termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan, tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," tandas Saleh.

Sebelumnya, vaksin Nusantara ini menuai kontroversi karena proses vaksinasi berlanjut tanpa izin dari BPOM. Sejumlah tokoh serta beberapa anggota DPR turut menjadi relawan, dengan mengambil sampel darah yang merupakan bagian dari proses vaksinasi Nusantara. (johara)

Reporter: Gusmif
Editor: Admin Jakarta
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar