Kritik Jokowi, Akun BEM UI Diretas. Mardani Ali: Publik Digital Terancam! 

Kamis, 1 Juli 2021 09:47 WIB

Share
Kritik Jokowi, Akun BEM UI Diretas. Mardani Ali: Publik Digital Terancam! 
Politisi PKS, Mardani Ali Sera. (poskota.co.id/rizal)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politisi PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti peretasan akun media sosial yang dialami rekan-rekan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa  Universitas Indonesia (BEM-UI). 

Menurut Mardani, membungkam suara kritis masyarakat tidak bisa terus dibiarkan. Karena cara-cara seperti itu amat sangat tidak elegan. 

"Perlakuan ini juga pernah dialami rekan-rekan aktivis anti korupsi ketika itu. Cara-cara seperti ini, jelas sikap yang anti terhadap demokrasi," katanya, Kamis (1/7/2021). 

Anggota Komisi II DPR-RI ini mengatakan, peretasan akun itu bentuk kejahatan serta tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang. Perlindungan harus diberikan, tanpa memandang latar belakang atau kelompok. 

Tanpa penindakan, lanjut Mardani, ini bahaya. Karena jika terus dibiarkan, bisa meruntuhkan negara hukum dan demokrasi. Jelas mengganggu, karena publik terancam oleh anonimitas di dunia digital. 

 

"Berulang kali saya menyatakan, suara mahasiswa itu jujur. Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa. Sebagai alumni UI, saya turut prihatin. Karena komunikasi dan demokrasi yang sehat, mesti terbentuk di kampus, bukan justru jadi alat oligarki," ucapnya.

Ia membeberkan soal Pasal 8 UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga sudah jelas menjamin kebebasan kampus menggelar mimbar akademik dan memiliki otonomi khusus. 

"Kita tidak ingin saluran menyampaikan aspirasi di kampus kembali dibungkam seperti era Orde Baru. Pertanda suram demokrasi di negeri ini, jika kesempatan untuk memperluas dialaketika terhadap kehidupan bernegara dipersempit," ucapnya.

Mardani mengatakan, bagi yang mungkin belum paham, kampus seharusnya menjadi ruang paling aman bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasannya. "Dan semoga penegak hukum berkomitmen untuk menyelesaikan laporan peretasan yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat," ucapnya. (rizal)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar