KPI Tak Mau Banyak Komentar Soal Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan, Hindari Bullyan Netizen

Rabu, 15 September 2021 20:50 WIB

Share
KPI Tak Mau Banyak Komentar Soal Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan, Hindari Bullyan Netizen
Ilustrasi stop pelecehan. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Umri menyatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu proses hukum di kepolisian terkait dugaan pelecehan seksual serta perundungan antara sesama pegawai KPI.

Untuk itu, Umri enggan berkomentar banyak saat ditanya detail kelanjutan kasus tersebut.

Ia meminta media bersabar dan ikut menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Polres Jakarta Pusat.

Ia khawatir KPI akan terus menjadi sasaran perundungan oleh warganet jika banyak memberikan statement terkait kasus ini.

"Nanti deh karena ini sedang proses ya,  ini sedang proses hukum jadi saya mohon teman-teman semua untuk bersabar karena kami menghindari statement-statement dari netizen ya yang luar biasa ke kami," kata Umri usai memberi keterangan di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021).

Umri berharap, proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah berjalan di Polres Metro Jakarta Pusat bisa cepat rampung sehingga kasus ini menjadi terang benderang.

"Kami dari KPI menginginkan sekali proses ini selesai cepat lewat proses hukim. Sehingga apa? Ketika itu berakhir dengan proses hukum jadi kita enggak ada yang benar atau salah, sumbernya dari situ," katanya.

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo juga menyatakan, pihaknya tak melakukan banyak upaya dalam menangani perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi antarpegawai.

Sebab, KPI menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu pada pihak kepolisian.

Saat ditanya soal investigasi internal yang dilakukan KPI, Mulyo menjawab bahwa penyelidikan itu hanya bertujuan untuk kepentingan instansi.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar