Gurbernur Anies Pasrah, Pemerintah Pusat Tolak Usulan PTM 100 Persen Dihentikan Sebulan

Senin, 7 Februari 2022 11:46 WIB

Share
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ist)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Pusat menolak PTM 100 persen dihentikan selama satu bulan.

Surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama, hanya mengurangi kapasitas PTM menjadi 50 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku akan mengikuti aturan pemerintah pusat meski usulannya dimentahkan.

"Kita tertib pada prinsip goverment (pemerintah)," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (6/2/2022).

"Bila sudah diputuskan, maka kita laksanakan, dalam proses ada usulan," sambungnya.

Anies menilai terkait pengetatan atau 'tarik rem darurat' di tengah lonjakan kasus Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"PPKM berbeda dengan PSBB. kalau PSBB dulu yang umumkan Gubernur, kalau PPKM melalui Inmendagri," jelas Anies.

Sebelumnya, Gurbernur Anies meminta pemerintah pusat untuk menghentikan PTM 100 Persen akibat lonjakan Covid-19.

Hal itu diusulkannya sebagai langkah preventif agar tidak ada kluster baru di sekolah.

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kata Anies sedang membahas kenaikan level PPKM Jawa-Bali berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 di setiap daerah. (Yono)

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar