DPRD DKI Minta Tinjau Ulang Tarif Subsidi JakLingko

Rabu, 16 Maret 2022 20:25 WIB

Share
DPRD DKI Minta Tinjau Ulang Tarif Subsidi JakLingko
Angkutan JakLingko. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan DKI dan sejumlah BUMD meninjau ulang konsep penyatuan tarif transportasi program JakLingko.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan, integrasi tarif transportasi tiga moda akan berhubungan langsung dengan beban subsidi dari APBD.

Tarif transportasi tiga moda dimaksud yakni, Transjakarta, MRT, dan LRT.

“Jadi yang kita subsidi kepada masyarakat itu berapa. Jangan juga dengan adanya konsep integrasi tersebut malah membebani Pemprov DKI,” ujar dia, Rabu (16/3/2022).

Berdasarkan rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melalui surat resmi Nomor 089/DTKJ/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, tarif maksimal dari integrasi yang dimaksud adalah Rp. 10 ribu.

Besaran angka tersebut mempertimbangkan hasil kajian Willingness to Pay (WTP) masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan kendaraan umum di Jabodetabek (MRT, LRT, TransJakarta, Mikrotrans, Mini trans, dan KCI) sekitar Rp. 4.917.

Sementara jika berdasarkan karakteristik perjalanan dekat sedang dan jauh maka nilai WTP masyarakat untuk semua moda adalah Rp. 3.050, Rp4.753, dan Rp5.481.

Dengan demikian, dalam rapat kerja bersama Komisi C mendatang, Yusuf meminta agar masing-masing BUMD dapat melaporkan kajian mengenai pemberian subsidi.

Tujuannya agar DPRD DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi pemberian angka subsidi yang ideal.

“Kita juga mau dari teman-teman di LRT, MRT dan Transjakarta juga memberikan paparan kepada kita berapa subsidi yang akan diberikan. Apakah dengan rencana integrasi dari tiga moda transportasi subsidinya berkurang atau bagaimana, ini kan perlu kita ketahui hal-hal tersebut,” ungkap Yusuf.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar