Bongkar Skandal Papua, Pengacara: Haris Azhar Harusnya Dapat Rp100 Juta

Selasa, 22 Maret 2022 08:04 WIB

Share
Direktur Ekskutif Lokataru, Haris Azhar saat sambangi Polda Metro Jaya pada Senin (21/3/2022). (Foto: Poskota/Adam)
Direktur Ekskutif Lokataru, Haris Azhar saat sambangi Polda Metro Jaya pada Senin (21/3/2022). (Foto: Poskota/Adam)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan dua pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, seharusnya mereka mendapatkan reward bukan sebaliknya malah dipenjara.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat terkait kliennya mengungkap skandal kejahatan ekonomi.

"Kan, Pak Jokowi punya aturan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), bahwa orang yang mengungkap skandal suatu kejahatan ekonomi berhak untuk mendapatkan reward Rp100 juta, bukan untuk dipenjara,'' uajar Nurkholis kepada wartawaran, Senin (21/3/2022).

Nurkholis mengatakan, apa yang dinarasikannya adalah merujuk pada aturan Surat Edaran Kabareskrim yang sampai saat ini tidak pernah dicabut.

"Jika warga negara melakukan pelaporan suatu skandal ekonomi, korupsi, gratifikasi maka itu yang harus didahulukan. Bukan orang yang melaporkan atau yang mengungkapkannya," papar dia.

Selain itu, lanjut dia, dalam kasus ini Polda Metro Jaya memiliki kewenangan untuk dapat menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat kliennya dan Fatia Maulidiyanti.

"Kepolisian juga punya kesempatan untuk menggunakan otoritasnya, menjalankan fungsi, melakukan evaluasi terhadap penyidikannya. Polisi bisa menghentikan penyidikan ini demi hukum. Juga dapat melakukan penyelidikan sebaliknya terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan dugaan kejahatan ekonomi tadi," tutur dia.

Adapun penghentian kasus Haris dan Fatia juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. 

Dari regulasi tersebut termaktub dalam salah satu poinnya yang menyebutkan, pemerintah akan memberikan hadiah senilai Rp200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi.

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar