Wapres Sebut Negara Rugi Rp300 Triliun Setiap Tahun Akibat Stunting

Sabtu, 26 Maret 2022 12:33 WIB

Share
Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin saat menghadiri Rakernas III HAKLI. (Foto: Setwapres)
Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin saat menghadiri Rakernas III HAKLI. (Foto: Setwapres)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin menegaskan permasalahan stunting (kekerdilan anak) mendesak untuk diatasi karena kerugian yang ditimbulkannya tidak sedikit.

"Bagi Indonesia, total kerugian akibat stunting mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya," ujar Wapres Ma'ruf dalam video daring, Sabtu (26/03/2022). 

Wapres menjelaskan berdasarkan kajian Bank Dunia, kerugian ekonomi akibat stunting dan kekurangan gizi lainnya adalah 2 hingga 3 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah bangsa. 

Ma'ruf  menambahkan, prevalensi stunting di Indonesia saat ini tercatat di angka 24,4 persen, sementara pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024. 

"Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan, kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10 persen," tambahnya. 

Wapres juga mengungkapkan terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), stunting menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif, serta terganggunya metabolisme tubuh sehingga rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes.

"Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan, sementara keunggulan SDM adalah kunci mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia maju," papar Wapres. 

Ketua Dewan Pertimbangan MUI INI mengutarakan ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penurunan stunting, di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi dan ketersediaan air minum layak.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, lanjut Ma'ruf, pemerintah menargetkan pada 2024, sebanyak 100 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak, dan 90 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak.
 
"Namun, yang perlu menjadi evaluasi kita bersama, tren kenaikan cakupan layanan keduanya nyatanya masih perlu didorong secara intensif," tukasnya. (agus johara)
 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler