KKB Makin Brutal, DPR RI: Segera Evaluasi Total Pendekatan Keamanan di Papua! 

Selasa, 29 Maret 2022 11:59 WIB

Share
Dua prajurit Marinir TNI AL gugur akibat diserang KKB Papua. (Foto: Ist)
Dua prajurit Marinir TNI AL gugur akibat diserang KKB Papua. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta angkat bicara terkait ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, yang kembali menewaskan dua prajurit TNI AL dan delapan lainnya mengalami luka-luka pada Sabtu (26/3/2022).

Menurut dia, peristiwa yang terus berulang itu sangat memprihatinkan. Pasalnya, dalam tiga bulan terakhir terjadi penyerangan hingga merenggut jiwa.

''Sejak awal tahun 2022 sudah ada lima anggota TNI dan delapan warga sipil tewas akibat serangan KKB. Ini mengindikasikan ada peningkatan tempur KKB. Artinya, pemerintah dalam mengatasi KKB selama ini dikatakan tidak berjalan efektif,'' ujar Sukamta, di Jakarta, Selasa (29/3/2022).
 
Lanjut dia, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan dan pendekatan keamanan di Papua. Dalam hal ini, perlu ada pendekatan baru untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara tuntas.

"Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang," katanya.

Dikatakan, bahwa dalam penanganan KKB tidak sama dengan cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau teroris oleh Densus Antiteror 88. Sebab persoalan di Papua sangat kompleksitas.

"Ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan tuntas untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Kasihan prajurit TNI dan Polri di lapangan kalau tidak segera ada perbaikan kebijakan yang jelas,'' tegasnya.

Selama ini, kata dia, pemerintah terkesan setengah hati dalam memberikan perhatian kepada Papua. Terutama soal otonomi khusus, kebijakan keamanan, penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM), semuanya terkesan setengah-setengah dan tidak pernah tuntas.

"Persoalan Papua ini sudah terlalu lama. Mestinya ada perhatian yang lebih serius dan tuntas agar persoalan di Papua bisa segera diselesaikan. Jangan hanya asyik mengurusi pemindahan Ibu Kota Negara. Papua wajib untuk diprioritaskan," tukasnya. (rizal)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar