Dear Pak Polisi, Pakar Hukum Ini Jelaskan Korban Begal gak Bisa Dijadikan Tersangka Apalagi Ditahan!

Sabtu, 16 April 2022 16:13 WIB

Share
Pakar Hukum Pidana, Azmi Syahputra. (Foto: Ist)
Pakar Hukum Pidana, Azmi Syahputra. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Dosen Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Azmi Syahputra angkat bicara terkait kegaduhan soal korban begal ditetapkan sebagai tersangka.

Azmi mengatakan, bahwa korban begal tidak patut dilabeli sebagai tersangka. Hal ini mengingat perbuatan atau keadaannya bukanlah sebagai pelaku tindak pidana.
 
"Penyidik dalam kasus ini kurang teliti dalam memetakan dan mencari, termasuk mengumpulkan bukti. Kalau penyidik teliti dan cermat semestinya tidak menimbulkan dialektika publik saat ini,'' ujarnya, Sabtu (16/4/2022).

Azmi menjelaskan, bahwa mengacu Pasal 49 KUHP menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat, sekaligus sebagai upaya dari dirinya yang tidak dapat dihindarinya atas sebuah keadaan yang terpaksa. 

"Nah, berdasarkan perintah pasal ini dan fakta yang ada, maka perbuatan ini menjadi pengecualian dan harus dihentikan demi hukum karena tidakannya tidak dapat dihukum apalagi dijadikan tersangka,'' terangnya.

Lanjut dia menegaskan, payung hukum yang dapat digunakan penyidik Pasal 7 huruf i KUHAP dan Pasal 109  KUHAP, yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menghentikan penyidikan. Jadi kasus korban begal jadi tersangka tidak perlu dilanjutkan.

"Bagi korban begal yang membela diri ditahan apalagi sampai tahap pengadilan, ini tidak efektif, apalagi bukti dan fakta ini secara umum dapat dibayangkan dan sudah diketahui,'' katanya.

Ditambah lagi, kata Azis, bahwa penyidik kepolisian sudah menemukan fakta-fakta bahwa korban begal melakukan pembelaan diri yang darurat, maka dalam hukum memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.

"Sehingga perbuatan tersebut dianggap sah, termasuk dalam pembelaan terpaksa juga menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatannya, dalam hal ini atas perbuatannya yang membunuh kedua begal tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Kabareskrim Polrim Komjen Pol Agus Adrianto menyarankan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang pihak kejaksaan, tokoh masyarakat hingga agama untuk menentukan keputusan yang tepat terkait kasus Amaq Sinta.

Menurut dia, legitimasi masyarakat menjadi dasar langkah Polda NTB untuk memutuskan kasus ini.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar