Jokowi Buat Larangan Ekspor Petani Sawit Merugi, Pengusaha Batasi Produksi, Harga Minyak Goreng Tetap Saja Mahal  

Kamis, 28 April 2022 17:01 WIB

Share
Jokowi Buat Larangan Ekspor Petani Sawit Merugi, Pengusaha Batasi Produksi, Harga Minyak Goreng Tetap Saja Mahal  
Satu kontainer minyak goreng disita Penyidik Kejaksaan Tinggi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan menyelesaikan masalah dalam tata niaga minyak goreng. Sebaliknya, kebijakan ini justru akan menimbulkan banyak masalah baru.

"Produksi CPO diestimasi 50 juta ton di 2022. Sementara itu kebutuhan untuk RBB Olien hanya 5-6 juta ton atau setara 10 persen total kebutuhan CPO. Bila dilakukan pelarangan ekspor secara total, sisa barangnya mau dialihkan ke mana? Kapasitas industri pasti tidak akan cukup. Jadi ini kebijakan yang blunder,” kata Bhima kepada Poskota.co.id, Kamis (28/4/2022).

Kebijakan ini juga merugikan petani, karena harga CPO anjlok cukup dalam. Perusahan juga sudah mulai mengurangi pembelian sawit dari para petani.

Di sisi lain, kondisi ini justru menguntungkan petani di Malaysia, serta petani kedelai di Amerika Serikat dan minyak nabati lain.

"Pada saat Pak Jokowi mengumumkan kebijakan larangan ekspor, itu langsung terjadi perubahan dinamika di di pasar minyak nabati. Malaysia misalnya, mereka sudah siap-siap meningkatkan produksi minyak gorengnya dan bahan baku CPO. Petani kedelai di Amerika Serikat dan minyak nabati lainnya juga melakukan hal yang sama,” kata Bhima.

Kebijakan ini juga berpotensi menghilangkan devisa dengan estimasi US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun jika berlaku dalam 1 bulan penuh, setara 12 persen ekspor non-migas. Hal ini akan berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah yang tajam.

"Kebijakan ini juga tidak efektif menurunkan harga minyak goreng. Belum tentu hukum pasar akan berlaku sesederhana itu. Bisa jadi produsen akan menurunkan tingkat kapasitasnya karena mengkompensasi kerugian dari penerimaan ekspor mereka,” ujar Bhima.

Imbas pelarangan ekspor langsung dirasakan ke petani sawit.Dimana harga jual TBS nya turun hingga 50 persen. Ini merupakan reaksi dari perusahaan sawit karena antisipasi stok bahan baku berlimpah jika larangan ekspor diberlakukan. Ketidakjelasan aturan pemerintah juga dimanfaatkan dengan baik oleh para pengepul tandan buah segar. 

"Kesalahan terletak pada komunikasi pemerintah yang mengambang. Statemen Presiden sendiri tidak jelas apakah yang dilarang ekspor CPO atau RBD olein. Aturan teknis juga belum keluar dari Kementerian Perdagangan, apa yang dimaksud bahan baku minyak goreng. Alhasil seluruh CPO dianggap oversupply dan pengepul leluasa menekan harga ditingkat petani," tutur Bhima.

Ini juga menjadi bukti bahwa mata rantai sawit yang paling rentan adalah petani atau pekebun rakyat dan buruh tani. Di saat pupuk mahal, petani akan jadi sasaran empuk kebijakan pemerintah. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar