Cegah Produsen Nakal, Polri Awasi 24 Jam Ketersediaan Minyak Goreng, Moga saja Migor gak Mahal dan Langka Lagi

Jumat, 13 Mei 2022 09:24 WIB

Share
Cegah Produsen Nakal, Polri Awasi 24 Jam Ketersediaan Minyak Goreng, Moga saja Migor gak Mahal dan Langka Lagi
Ilustrasi minyak goreng curah.(ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Menyusul kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa terdapat pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng (migor). Polri secara langsung akan pantau 24 jam produsen hingga pasaran terkait ketersediaan migor.

"Melakukan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat satu sampai dengan empat, serta pengecer selama 24 jam," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (13/5/2022).

Selanjutnya, Ramadhan juga menegaskan bahwa pihaknya juga tidak segan untuk menindak kepada oknum yang mencoba melanggar kebijakan ekspor minyak goreng.

"Akan melakukan penindakan tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan ekspor minyak. Hal ini dilakukan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Ramadhan.

Polri juga akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan dengan membentuk Satgas gabungan bersama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

"Mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan pendistribusian serta penjualan," sambungnya.

Sebagai informasi, Kejagung RI menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor CPO. 

Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Senior Manager Corporate Permata Hijau Group, Stanley MA (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT), dan General Manager bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang (PTS). 

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka melakukan tindakan melawan hukum dengan bekerja sama dalam penerbitan izin persetujuan ekspor (PE) yang tidak memenuhi syarat yakni menyalurkan minyak kelapa sawit (CPO) atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan domestic price obligation (DPO), serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sesuai dengan domestic market obligation (DMO) 20% dari total ekspor. (CR07)


 

Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar