Dulu Larang Ketum Partai Masuk Kabinet, Sekarang Terkesan Restui jadi Panggung Politik, Ini Bukti Jokowi Ingkar Janji 

Jumat, 13 Mei 2022 15:17 WIB

Share
Presiden Jokowi saat memberikan amplop kepada tukang becak di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. (Foto: Biro Pers)
Presiden Jokowi saat memberikan amplop kepada tukang becak di Pasar Ngasem, Kota Yogyakarta. (Foto: Biro Pers)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, adanya pertemuan antara tiga Ketua Umum partai politik, Golkar, PAN dan PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022)  itu sangat mungkin membincang agenda koalisi untuk pemilu 2024. 

"Komposisi Golkar, PPP dan PAN cukup baik dan representatif. Karena ketiganya punya basis pemilih yang berbeda sehingga akan terasa besaran pemilih saat koalisi. Meskipun PPP dan PAN miliki porsi yang kecil," kata Dedi Kurnia Syah, saat dihubungi, Jumat (13/5/2022).

Ia mengatakan, setidaknya koalisi ini cukup untuk mengusung Airlangga sebagai Capres, karena jika bukan PPP dan PAN, bisa saja peluang keterusungan Airlangga kian surut.

"Pernyataan koalisi yang dini ini baik bagi mereka, karena publik lebih cepat mengetahui dan ini akan berdampak pada keputusan publik juga. Hanya saja secara personal terutama Airlangga dan Suharso, aktifitas politik itu cukup mengganggu kinerja di pemerintah," ucapnya. 


Terlebih, lanjutnya, Presiden baru saja mengeluarkan statemen agar para menteri fokus bekerja. Jika Jokowi konsisten dengan statemennya, baiknya Airlangga dan Suharso dibebaskan dari jabatan menteri.

Tetapi, tegas Dedi,  ini risiko dari lemahnya Jokowi dalam memimpin kabinet. Sejak awal ketika Jokowi ingkar janji melarang rangkap jabatan ketum Parpol di kabinet, maka sejak itu Jokowi merestui jika kemudian hari jabatan menteri akan jadi panggung politik.

"Membaca loyalitas Airlangga di pemerintahan Jokowi, sangat mungkin agenda koalisi ini sepengetahuan Jokowi sendiri. Sehingga manuver-manuver  politik yang akan libatkan Airlangga dimungkinkan atas restu Jokowi," tutupnya.
(RizalSiregar)

 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler