Pemprov DKI Plin Plan Terkait Boleh atau Tidaknya JIS untuk Kegiatan Politik, Kalau Buruh Dipersilakan Asal Positif 

Jumat, 13 Mei 2022 18:24 WIB

Share
Pemprov DKI Plin Plan Terkait Boleh atau Tidaknya JIS untuk Kegiatan Politik, Kalau Buruh Dipersilakan Asal Positif 
Jakarta International Stadium (JIS). (Foto: Aldi)

JAKARTAPOSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta plin plan dalam mengambil keputusan terkait Jakarta International Stadium (JIS) boleh atau tidaknya untuk kegiatan politik. 

Pasalnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Stadion JIS boleh digunakan untuk kepentingan politik pada Kamis (12/5/2022) kemarin. 

Namun pada hari ini, Jumat (13/5/2022) Riza menyebut stadion JIS tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. 

"JIS tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik," ujar Riza kepada awak media di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (13/5/2022). 

Menurutnya, stadion berlisensi Federation Internationale de Football Association (FIFA) itu digunakan bersama untuk olahraga kepentingan seni budaya bahkan kepentingan agama. 

Sebelumnya, Riza mengatakan, stadion JIS merupakan aset milik bersama yang dibangun untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan menjadi kebanggaan Indonesia. 

Orang nomor dua di Jakarta itu juga  mempersilakan jika buruh ingin menggelar kegiatan di JIS selama semua itu kegiatan yang positif, baik, benar dan juga sesuai peraturan perundang undangan. 

"Termasuk nanti kalau masa kampanye 2024 kan selama ini di stadion. Kalau dimungkinkan di JIS saya kira nanti, tapi nanti saya tunggu pengaturan dari Jakpro (Jakarta Propertindo)," ucapnya. 

Selain menunggu keputusan dari PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), Riza juga menyerahkan semua pengaturan fasilitas umum termasuk JIS untuk kampanye politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Artinya fasum (fasilitas umum) itu diatur oleh KPU. Itu diatur di ranahnya di KPU dan Bawaslu itu yang menentukan mana titik titik yang dimungkinkan selama ini kan yang terbesar di GBK (Gelora Bung Karno). Nanti diserahkan kepada KPJ apakah JIS bisa. Ketentuan itu nanti diatur," tandasnya. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar