Tolak Revisi UU PPP, Partai Buruh Ancam Demo Besar-besaran 34 Provinsi

Jumat, 27 Mei 2022 19:25 WIB

Share
Tolak Revisi UU PPP, Partai Buruh Ancam Demo Besar-besaran 34 Provinsi
Dokumen ribuan buruh menggelar May Day sekaligus memperingati lengsernya rezim Soeharto, Sabtu (21/5/2022). (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  -  Partai Buruh dengan tegas menolak pengesahan hasil revisi Undang-Undang Peraturan Pembentukan Perundangan-undangan (UU PPP) yang dilakukan DPR. Partai Buruh akan mengajukan judicial review terhadap UU PPP yang baru disahkan tersebut.

"Partai Buruh bersama elemen serikat buruh lainnya dan serikat petani akan melakukan judicial review dalam waktu dekat ini, akhir Mei mengajukan judicial review terhadap UU PPP," kata Said dalam keterangan videonya, Jumat (27/5/2022).

Ia menegaskan, Partai Buruh dan sejumlah elemen serikat buruh lainnya juga akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi tersebut rencananya akan digelar di 34 provinsi pada 8 Juni 2022.

"Untuk wilayah Jabodetabek aksi akan dipusatkan pada 8 Juni 2022 dan di beberapa daerah akan dipusatkan di kantor-kantor gubernur," ujarnya

Said menuturkan, aksi tersebut akan melibatkan puluhan ribu buruh. Ada sejumlah alasan Partai Buruh menolak pengesahan revisi UU PPP.

"Yang pertama, hanya akal-akalan hukum agar Omnibus Law bisa benar berlaku di Indonesia maka dimasukKan dalam revisi UU PPP. Bukan karena kebutuhan hukum," tegasnya.

Iqbal menilai partisipasi publik dalam perbaikan UU PPP tersebut dihilangkan. Menurutnya, DPR hanya cenderung mendengarkan kalangan akademisi ketimbang suara buruh.

"Publik dihilangkan perannya atau partisipasinya dalam pembuatan undang-undang," tegasnya. (rizal)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar