Kacau! Mantan Napi Kasus Suap AKBP Raden Brotoseno Tak Dipecat, Pengamat: Bagaimana Polisi Diandalkan Berantas Korupsi...

Rabu, 1 Juni 2022 15:49 WIB

Share
AKBP Raden Brotoseno. (Foto: Ist)
AKBP Raden Brotoseno. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keputusan Polri yang tak memecat AKBP Raden Brotoseno lantaran pernah sandung kasus suap mendapat sorotan publik. 
  
Ahli psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, kepolisian sebagai  suatu institusi yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

"Bagaimana polisi bisa diandalkan untuk pemberantasan korupsi kalau ternyata malah 'bertoleransi' terhadap perwiranya yang melakukan korupsi," kata Reza dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).


Selain itu, tak dipecatnya AKBP Raden Brotoseno oleh Polri akan menjadi bumerang yang suatu saat bisa saja kembali mencoreng wajah institusi Polri. 

Pasalnya, kata dia, kemungkinan perwira polisi yang pernah dipidana dalam kasus korupsi itu akan mengulangi perbuatan jahatnya kembali di kemudian hari.

"Jawabannya semestinya diperoleh lewat risk assessment. Jadi, perlu dicek seserius apa Kemenkumham melakukan risk assesment terhadap para napi korupsi," ujar dia.

"Kalau hasil risk assessment ternyata menyimpulkan bahwa risiko residivismenya tinggi, maka sungguh pertaruhan yang terlalu mahal bagi Polri untuk mempertahankan personelnya tersebut. Terlebih ketika yang bersangkutan di tempatkan di posisi-posisi strategis yang memungkinkan ia menyalahgunakan lagi kewenangannya," sambung Reza.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil riset, diketahui bahwa tingkat pengulangan kejahatan kerah putih cenderung lebih tinggi daripada kejahatan dengan kekerasan.

"Jadi, pantaslah kita waswas bahwa personel dimaksud akan melakukan rasuah lagi nantinya," imbuhnya.


Lebih lanjut dia memaparkan, bahwa di dalam tubuh Kepolisian sendiri ada istilah Wall of Silence, yang merupakan suatu kebiasaan untuk menutup-nutupi penyimpangan sesama polisi.

"Lagi-lagi, kalau mau fair, perlu dicek dulu apakah Wall of Silence juga marak di Polri. Lebih spesifik, apakah mempertahankan AKBP Brotoseno bisa dianggap sebagai bentuk Wall of Silence oleh institusi Polri," katanya.

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar