Besok, Ribuan Buruh Gelar Aksi Demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Bawa 5 Tuntutan Salah Satunya Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

Selasa, 14 Juni 2022 18:05 WIB

Share
Dok Partai Buruh saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI. (Foto: Poskota/Rizal)
Dok Partai Buruh saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI. (Foto: Poskota/Rizal)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada besok, Rabu, (15/6/2022). 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi akan dilakukan di kota-kota industri seperti Bandung, Makassar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lainnya.


"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," ujarnya, Selasa (14/6/2022).

Menurutnya, aksi ini akan mengangkat lima isu. Menolak revisi UU PPP; Menolak Omnibus law UU Cipta Kerja; Menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang; Sahkan RUU PPRT; dan Tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

"Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh menolak revisi UU PPP," kata Said Iqbal. 


Pertama, pembahasannya kejar tayang dan tidak melihatnya partisipasi publik secara luas.  

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari Undang-Undang, di mana kelahiran semua Undang-Undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," kata Said Iqbal.

"Bayangkan, undang-undang sedemikian penting hanya dibuat dalam waktu 10 hari," tegasnya.


Alasan kedua, cacat hukum. Revisi ini hanya bersifat akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Hanya untuk membenarkan Omnibus Law sebagai metode membentuk undang-undang.

Ketiga, Iqbal menduga, revisi UU PPP tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang luas.  Partisipasi publik cukup diartikan sebatas diskusi di kampus. Ini sangat membahayakan, karena tidak memberi ruang kepada masyarakat. 

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar