Ogah Patuh dengan Pemerintah, Polisi: Khilafatul Muslimin Anggap Sistem RI Bertentangan dengan Khilafah

Jumat, 17 Juni 2022 10:51 WIB

Share
Dok. konvoi pengendara motor membawa poster dan bendera Khilafatul Muslimin saat melintas di wilayah Jakarta Timur, Minggu (29/5/2022).(ist)
Dok. konvoi pengendara motor membawa poster dan bendera Khilafatul Muslimin saat melintas di wilayah Jakarta Timur, Minggu (29/5/2022).(ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tak mau tunduk dan mematuhi sistem pemeritahan yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Alasan kelompok ini tidak tunduk terhadap pemerintahan yang sah karena sistem pemerintahan Indonesia tidak diajakan oleh Allah SWT dan hanya sistem yang dibuat oleh manusia biasa.


"Sehingga semua yang berpedoman pada sistem pemerintahan yang bukan berasal dari Allah SWT, apalagi yang tidak menganut sistem kekhilafahan tersebut dianggap sebagai Thogut (yang bertentangan dengan ajarah Khillafah) termasuk sistem pemerintahan Indonesia saat ini," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariyadi, Kamis (16/6/2022).

Mantan Kapolsek Metro Gambir itu menjelaskan, hal tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan giat penggeledahan dan menemukan sejumlah dokumen terkait Khilafah di kantor pusat ormas Khilafatul Muslimin yang terletak di wilayah Bandar Lampung.


"Dalam halaman empat tabloid Al-Khilafah edisi VII-I-Ramadhan-Syawal 1426 Hijriah yang bertema 'Memakmurkan Bumi dan Mesejahterakan Ummat' yang ditulis oleh Ahmad Sobirin (AS) selaku Menteri Pendidikan, dikatakan bahwa mereka hanya patuh dengan apa yang diperintahkan sang Khalifah," ujar Hengki.

Hengki melanjutkan, berdasarkan data yang didapat oleh tim penyidik, warga Khilafatul Muslimin ini rata-rata terdiri dari mantan napi teroris, Jama'ah Islamiyah (JI), dan Negara Islam Indonesia (NII).


Warga Khilafatul Muslimin juga, kata dia, memilih untuk setia dan patuh kepada sang Khalifah atau Ulil Amri ketimbang pemerintah Indonesia.

"Jadi, jika pemerintah Indonesia mewajibkan untuk membayar pajak dan memerintahkan untuk setia dan taat kepada Pancasila serta UUD 1945, maka sebaliknya, sang Khalifah memerintahkan warga Khilafatul Muslimin untuk patuh dan setia kepada perintah sang khalifah sebagimana baiatnya," ungkap dia.


"Setelah kami klasifikasi (warga Khilafatul Muslimin), yang tertinggi wiraswasta, kemudian petani 20 persen, karyawan 25 persen,termasuk di sini ada ASN dan juga guru, dokter, serta lain sebagainya," tambah dia.

Menurut mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat ini, ormas Khilafatul Muslimin juga diketahui memiliki jamaah yang jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai penjuru wilayah Tanah air.

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar