Samin Tan Bebas, MA Tolak Kasasi KPK: Ini Menjadi Preseden Buruk!

Minggu, 19 Juni 2022 15:20 WIB

Share
Samin Tan Bebas, MA Tolak Kasasi KPK: Ini Menjadi Preseden Buruk!
Ilustrasi KPK. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keputusan Makhamah Agung (MA) yang menolak pengajuan kasasi dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM), Samin Tan bebas dari segala dugaan dakwaan yang dipersangkakan kepadanya.

Terkait hal tersebut, KPK menilai pihaknya sejatinya menghormati segala keputusan dari pengadilan. Namun, gagalnya upaya kasasi yang diajukan oleh Jaksa KPK itu bakal menjadi suatu contoh yang buruk bagi pengadilan dalam menangani kasus dugaan korupsi ke depannya.


"KPK menghormati segala putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, dari hal ini tentu bisa menjadi suatu preseden buruk manakala pertimbangan-pertimbangan pengadilan tidak melihat lagi aspek modus korupsi yang begitu kompleks," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/6/2022).

Lanjut Ali, selain bakal berpotensi menjadi suatu preseden yang buruk bagi pertimbangan pengadilan, juga berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Menurut dia, upaya penegakan hukum, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, sepatutnya dilakukan dengan perspektif yang lebih dalam dan luar biasa.


"Sehingga, upaya penegakan hukum tidak hanya atas dasar text book semata," ujar Ali.

"Menegakkan hukum pemberantasan korupsi seharusnya dilakukan dengan perspektif yang luar biasa," sambung dia.

Dia menambahkan, dalam kasus Samin Tan, sebenarnya beberapa putusan pengadilan sebelumnya telah banyak yang memutus 'Crazy Rich' itu bersalah dengan konstruksi hukum yang sama dengan perkara tersebut.


Karenanya, dia berharap ada suatu konsistensi dari seluruh pihak terkait yang menangani kasus tindak pidana korupsi, agar kelak upaya penegakan hukum ini tidak semata-mata hanya berlandaskan berkeadilan saja, namun juga memberikan kepastian hukum demi terwujudnya cita-cita Indonesia terbebas dari korupsi.

"Sehingga di sini dibutuhkan konsistensi putusan peradilan yang tidak hanya berkeadilan namun juga memberikan kepastian hukum," ucap Ali.

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar