Jokowi Minta Pertamina dan PLN Melakukan Efisiensi, Jangan Ngarep Subsidi Lagi ke Kemenkeu

Senin, 20 Juni 2022 19:04 WIB

Share
Jokowi Minta Pertamina dan PLN Melakukan Efisiensi, Jangan Ngarep Subsidi Lagi ke Kemenkeu
Presiden Jokowi saat mengumumkan sudah menandatangani THR dan gaji ke 13 buat ASN, TNI, polri dan pensiunan.(biro press)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara.
       
"Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu," terang Jokowi. 
      
Itu disampaikan Kepala Negara Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/06/2022)
      
"Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden.

       
Presiden meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi, sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik.
      
Selain itu, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.
      
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ujarnya.
     
Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.

      
"Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya. 
(Agus Johara)

 

 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar