Tolak Draf RKUHP Kontroversial, Aliansi Mahasiswa Hari ini Gelar Aksi di Istana

Selasa, 21 Juni 2022 09:44 WIB

Share
Tolak Draf RKUHP Kontroversial, Aliansi Mahasiswa Hari ini Gelar Aksi di Istana
Dok. aksi demonstrasi mahasiswa. (Foto: Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, bakal menggelar aksi simbolik di sekitaran area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (21/6/2022).

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Arif Bustanudin Aziz mengatakan, aksi yang digelar pihaknya hari ini merupakan respons dalam menanggapi banyaknya isu bermasalah yang terdapat pada draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  yang belakangan ini kembali dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah setelah sempat ditunda pada tahun 2019 silam.


"Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingan masyarakat. Sebab, merujuk pada draf terakhir di tahun 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah," ujar Arif saat dihubungi, Selasa (21/6/2022).

Dia melanjutkan, pada rapat Komisi III DPR RI dengan pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR hanya menyinggung 14 isu krusial yang sebagian besar juga masih menimbulkan polemik. Terkait substansi 14 isu tersebut, terdapat beberapa pasal yang masih menjadi problematika, beberapa di antaranya adalah mengenai Living Law, pidana mati, contempt of court, Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden, Aborsi, Hate Speech, dan Kohabitasi.


"Di luar empat belas isu krusial RKUHP yang dibahas dalam RDP tersebut, masih terdapat Pasal-Pasal bermasalah yang patut dibahas kembali, di antaranya Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP," ujar dia.

Di dalam Pasal 273 RKUHP itu, jelas dia, memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.

Pasal 273 RKUHP itu, menurutnya, menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana.


"Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembubaran sekiranya ketentuan tersebut tidak terpenuhi," jelasnya

"Tak hanya itu, Pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa batasan konkret, yakni 'kepentingan umum', yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum," sambung dia.

Di sisi lain, tambah Arif, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi.

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar