Tolak UU PPP, Said Iqbal: Buruh Akan Gugat ke MK

Selasa, 21 Juni 2022 15:26 WIB

Share
Tolak UU PPP, Said Iqbal: Buruh Akan Gugat ke MK
Presiden KSPI, Said Iqbal. (Foto: Poskota/Rizal)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak tegas atas disahkannya UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan rencana revisi KUHP

Terkait itu, Partai Buruh akan mengambil beberapa langkah, dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) 

"Menyikapi tiga isu tersebut, Partai Buruh akan mengambil langkah paling lambat hari Kamis (23/6/2022) Minggu ini, akan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terhadap UU PPP yang kemarin baru keluarkan nomornya oleh Pak Jokowi," ujar Said dalam Konferensi Pers  secara daring, Selasa (21/6/2022).


Iqbal menyebut, ada dua pihak yang mengajukan gugatan. Pertama gugatan akan diajukan oleh Partai Buruh sendiri, dan yang kedua oleh Konfederasi serikat Serikat Buruh, serta Serikat Petani Indonesia (SPI) yang mengajukan gugatan yang sama.

Adapun gugatan UU PPP3 tersebut adalah dalam bentuk uji materiil dan uji formil.

Iqbal menekankan,  ada empat alasan Partai Buruh, organisasi petani, dan organisasi lainnya menolak adanya UU PPP.


"Satu, UU PPP hanya akal-akalan politik dari DPR dan pemerintah untuk melakukan pembenaran memenuhi kata-kata bersyarat yang diputuskan oleh MK, terhadap Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Iqbal.

Kedua lanjutnya, UU PPP revisi ini mengulang kembali metode pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yaitu kejar tayang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang meluas.

"Hanya sebagian ahli hukum, ketatanegaraan yang diundang dan hanya 10 hari," ujarnya.


Menurutnya, bagaimana mungkin ibu sebuah dari undang-undang akan dibentuk hanya dibahas dalam 10 hari, dan hanya memasukkan 'Omnibus Law sah' sebagai hukum di dalam UU PPP.

Halaman
Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar