Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Mantan Mendag M.Lutfi Diperiksa Bareng Seorang Karyawan di Kejagung

Rabu, 22 Juni 2022 18:23 WIB

Share
Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Mantan Mendag M.Lutfi Diperiksa Bareng Seorang Karyawan di Kejagung
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. (Foto/Poskota/Wanto Oneto)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI saat ini juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu Karyawan PT. Tripura Argo Persada sebagai saksi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 hingga Maret 2022.

Adapun salah satu karyawan tersebut berinisial SH. Ia diperiksa hari ini berbarengan dengan mantan Menteri Perdagangan RI, M Lutfi.

"SH selaku Karyawan PT. Tripura Argo Persada, diperiksa terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).

Keduanya diperiksa berkaitan dengan pelengkapan berkas atas peran lima orang Tersangka yaitu Tersangka IWW, Tersangka MPT, Tersangka SM, Tersangka PTS, dan Tersangka LCW alias WH.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," katanya.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi  hari ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). Lutfi dipanggil penyidik untuk penuhi pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Lutfi datangi komplek Kejagung RI sekitar pukul 09.10 WIB. Ia datang dan turun dari sebuah mobil Mitsubishi berwarna hitam dan mengenakan pakaian batik bermotif warna abu.

Saat itu juga, Eks Mendag itu langsung di kerubuti awak media untuk menanyakan terkait pemanggilannya hari ini oleh penyidik Kejagung. Ia tidak mau memberikan secara rinci terkait pemanggilannya ke gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).

Awal mula perkara ini diketahui pada akhir 2021 ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Saat kelangkaan itu, pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan domestic market obligation (DMO) dan harga eceran tertinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan ekspor minyak goreng tidak melaksanakan kebijakan pemerintah itu.

"Maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO serta DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar