Warisan Gubernur Sebelumnya Diklaim, Kemiskinan Bertambah, Polusi Udara Parah, PDIP: Apa Sih yang Dibanggakan dari Anies Baswedan?

Kamis, 23 Juni 2022 21:57 WIB

Share
Warisan Gubernur Sebelumnya Diklaim, Kemiskinan Bertambah, Polusi Udara Parah, PDIP: Apa Sih yang Dibanggakan dari Anies Baswedan?
Kondisi tumpukan sampah di Kali Koja, Jakarta Utara dan Gubernur DKI Jakarta, Anis Bawedan. (Foto: Kolase olahan dari Google)

 

Politisi PDIP Hardiyanto Kenneth.(ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Anies Baswedan di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, hal terpenting yang harus diselesaikan dan dijaga oleh orang nomor satu di Jakarta itu adalah membangun kepercayaan warga bahwa Jakarta ini adalah milik semua warga.

"Jika bicara pekerjaan rumah, masih segudang yang harus diselesaikan Pak Anies dan Pak Riza. Tetapi yang sangat penting adalah membangun kepercayaan warga Jakarta," tutur Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Kent pun membeberkan beberapa pekerjaan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tak pernah kunjung selesai, selama Anies Baswedan memimpin Ibukota Jakarta. Angka kemiskinan kembali meningkat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kemiskinan tertinggi dalam satu dekade terakhir dan nyaris menyamai angka kemiskinan DKI Jakarta 20 tahun lalu, yakni 4,96%. Angka kemiskinan di Jakarta kembali meningkat pada 2021 yakni menjadi 501.920 orang atau 4,72% dari total penduduk Jakarta.

"Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jakarta pada 2021 mencapai 501.920 orang atau 4,72 persen. Angka itu nyaris sama dengan kemiskinan di Jakarta pada 20 tahun lalu yakni 4,96 persen. Artinya angka kemiskinan di Jakarta tak pernah menurun ditambah lagi dengan kejadian pandemi Covid-19 selama dua tahun kemarin," cetus Kepala Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

Kent pun mengakui, jika pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor dominan yang sangat realistis dan logis, dalam kasus bertambahnya warga miskin di Jakarta. Program-program Pemprov DKI Jakarta dalam bantuan yang bersifat tunai, baik untuk penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pada kenyataanya tidak tepat sasaran.

"Dengan adanya program bantuan penguatan ekonomi kepada warga Jakarta, tingkat kemiskinan dan kondisi ekonomi masyarakat akan tetap terbantu. Tapi pada kenyataannya di lapangan bantuan tersebut tidak tepat sasaran," tegas Kent.

Lalu, sambung Kent, pembangunan daerah di Jakarta yang kurang tertata dan tak bermanfaat bagi warga. Ia pun mengakui jika ada beberapa yang mengalami kemajuan tetapi hanya seperti kampung yang luas, bukan selayaknya perkotaan modern. Salah satu yang nyata terlihat berubah saat ini hanyalah di bidang transportasi, seperti Mass Rapid Transit (MRT). 

Halaman
1 2 3
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar