Rawan dengan Money Politics, Mendagri: Pesta Demokrasi Timbulkan Polarisasi, Politik Identitas dan Marak Berita Bohong

Jumat, 24 Juni 2022 16:46 WIB

Share
Rawan dengan Money Politics, Mendagri: Pesta Demokrasi Timbulkan Polarisasi, Politik Identitas dan Marak Berita Bohong
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. (dok Kemendagri)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak akan lama lagi tahapan pendaftaran peserta Pemilu akan berlangsung.
       
"Kondisi ini akan membuat suhu politik kian meningkat, karena kandidat mulai menghimpun basis massa," kata Mendagri dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).
       
"Ini akan berlanjut, jika nanti Pemilu digelar dalam dua putaran karena tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara 50 persen plus satu," tutur Mendagri.
      
Mendagri menuturkan, tak sedikit masyarakat yang masih bersifat pragmatis dan belum memahami esensi demokrasi. 

      
"Sikap ini akan berpengaruh terhadap maraknya praktik politik uang. Padahal praktik tersebut akan mengurangi nilai demokrasi, bahkan menjadi potensi konflik," terangnya.
     
Mantan Kapolri ini mengingatkan untuk belajar dari Pemilu sebelumnya. Menurutnya, pesta demokrasi rawan menimbulkan polarisasi, politik identitas, dan maraknya berita bohong. 

Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk mengendalikan situasi tersebut. 
       
"Perlu ada semacam cooling system, sistem untuk mendinginkan, perbedaan potensi konflik pasti akan ada, yang kita cegah adalah jangan sampai potensi itu menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan antara anak bangsa,” pesan Mendagri.

        
Pengendalian tersebut, lanjut Mendagri, salah satunya membutuhkan peran dari jajaran TNI termasuk Polri yang merupakan bagian dari perekat bangsa. Ini dilakukan salah satunya dengan memetakan daerah yang memiliki kerawanan konflik. Dengan begitu, dukungan pasukan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kerawanan tersebut.
       
Sebelumnya, Mendagri  memberikan ceramah pada  Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Terpusat Tahun Anggaran 2022, Kamis (23/6/2022). 

Ceramah yang berjudul "Penggunaan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tahun Politik" tersebut, disampaikan Mendagri secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.
      
Mendagri mengungkapkan, Indonesia akan menggelar Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang. Waktu pemungutan suara Pemilu telah disepakati pada 14 Februari 2024.

     
Sementara pemungutan suara Pilkada Serentak akan berlangsung pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah me-launching tahapan awal Pemilu pada 14 Juni 2022 lalu.
        
"Di mana Pemilu dilaksanakan di tahun yang sama dengan Pilkada, dan Pilkadanya pertama kali serempak di 541 daerah kecuali tadi Gubenur (dan) Wakil Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta),” katanya.
         
Menjelang Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat membantu mecegah potensi konflik dan penyaluran logistik Pemilu.
       
Peran tersebut dibutuhkan mengingat TNI memiliki jaringan yang luas untuk menjaga keamanan dan mengendalikan potensi konflik. Tanpa dukungan TNI pendistribusian itu akan sulit berjalan cepat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang begitu luas. 
(Agus Johara)

 

 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar