Usai Ditutup Anies, Anggota DPR RI ini Soroti Setoran Pajak Holywings, Pasalnya Jangan Sampai Rugikan Negara

Selasa, 28 Juni 2022 18:19 WIB

Share
Usai Ditutup Anies, Anggota DPR RI ini Soroti Setoran Pajak Holywings, Pasalnya Jangan Sampai Rugikan Negara
Holywings. Foto: Instagram/holywingsindonesia)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Usai Gubernur Anies Baswedan menutup belasan outlet Holywings di Jakarta, kini anggota DPR RI Kamrussamad menyoroti setoran pajak Holywings.

Kamrussamad mempertanyakan apakah setoran pajak Holywings sudah sesuai aturan dengan status Holywings itu restoran atau tempat hiburan.


Pasalnya, kata dia, jangan sampai ada perlakuan istimewa terhadap Holywings.

"Sebagai mitra kerja Dirjen Pajak di DPR RI, saya ingin menyoroti terkait setoran pajak Holywings,'' katanya di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Untik itu, dia mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa secara cermat kesesuaian antara aktivita dan nomor objek pajaknya. Artinya, kegiatan dan usaha di lapangan harus sesuai.


"Jika tidak sesuai, maka ini merugikan pendapatan negara,'' katanua.

Seperti diketahui, Pemprov DKI secara resmi mencabut izin usaha 12 outlet Holywings yang berlokasi di Jakarta.

Pencabutan izin, lantaran ditemukan sejumlah pelanggaran, yakni beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.


Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol, nonalkohol, dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.

Nah, sementara Holywings Group melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) Golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301. (*)
 

Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar