Pemerintah Diminta Mengurangi Pajak Agar Harga Tiket Pesawat Turun

Senin, 8 Agustus 2022 19:06 WIB

Share
Pesawat Citilink milik BUMN PT Citilink Indonesia.(Sumber Foto: Blogspot)
Pesawat Citilink milik BUMN PT Citilink Indonesia.(Sumber Foto: Blogspot)

JAKARTA POSKOTA.CO.ID - Pemerintah perlu mengurangi pajak untuk turunkan tiket pesawat yang sedang melambung, sehingga dapat menerapkan tarif penumpang yang lebih terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan. 
         
Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR  dari Fraksi PKS Suryadi JP di Jakarta, Senin (8/8/2022). 

"FPKS berpandangan bahwa Kementerian Perhubungan  belum serius dalam memperbaiki sektor transportasi yang baru saja bangkit setelah terkena dampak pandemi," tutur Suryadi.
      
Menurut dia, penyebab kenaikkan tiket pesawat dikarenakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan KM 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang akan berlaku mulai 4 Agustus 2022. 

          
"Akibat dari terbitnya ketentuan tersebut harga tiket pesawat naik karena Kemenhub memperbolehkan maskapai menaikkan harga tiket maksimal 15% dari tarif batas atas (TBA) untuk pesawat jenis jet dan maksimal 25% dari TBA untuk pesawat jenis propeller," terang anggota DPR dari daerah pemilihan Lombok; NTB.
        
"Kemenhub juga mencantumkan bahwa kenaikan ini akan dievaluasi  setelah 3 (tiga) bulan penerapan besaran biaya tambahan (surcharge) oleh maskapai," tutur Suryadi.
       
Kemenhub mengambil keputusan ini karena adanya kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat sehingga perlu menetapkan kebijakan ini agar maskapai mempunyai pedoman dalam menerapkan tarif penumpang. 
      
"Walaupun demikian Kemenhub menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai yang melayani rute penerbangan berjadwal dalam negeri, untuk dapat menerapkan tarif penumpang yang lebih terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan," ia menambahkan.

       
Sebab bagaimana mungkin Kemenhub mengharapkan maskapai untuk menerapkan tarif yang terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan, tapi disisi lain Kemenhub juga menerbitkan ketentuan yang memperbolehkan maskapai untuk menaikkan harga tiket.
       
FPKS mengingatkan bahwa BPS mencatat inflasi bulan Mei disumbang salah satunya dari tariff angkutan udara. Dimana secara umum sektor transportasi menyumbang 0,08% terhadap inflasi, kedua tertinggi setelah sektor makanan, minuman dan tembakau.
       
Menurut dia, dalam menghadapi kenaikan harga avtur yang terjadi saat ini, maka FPKS melihat bahwa di sektor transportasi udara terdapat tiga pihak yang sama-sama berkepentingan yaitu penumpang sebagai pengguna jasa transportasi memiliki kepentingan atas harga tiket yang murah, maskapai sebagai penyedia jasa transportasi memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari jasanya dan Pemerintah sebagai regulator juga memiliki kepentingan atas adanya penerimaan pajak dan lain lain. 
         
"Oleh sebab itu, FPKS berpendapat seharusnya dari tiga pihak yang berkepentingan itu, jika memang laju kenaikan harga avtur tidak bisa terhindarkan maka seharusnya Pemerintah yang mengalah dengan mengurangi target penerimaannya dari pajak-pajak yang terkait dengan sektor transportasi udara," Suryadi memanfaatkan. 

      
Selain itu Pemerintah juga seharusnya bisa menghadirkan suasana persaingan usaha yang ketat namun sehat di sektor transportasi udara agar harga tiket dapat bersaing secara optimal namun dengan tidak mengabaikan keselamatan penumpang.
      
"Jika Pemerintah dapat menerapkan usulan FPKS diatas maka diharapkan maskapai dapat tetap menerapkan tarif penumpang yang terjangkau, sehingga konektifitas antar wilayah di Indonesia tetap terjaga," tandasnya. 
(Agus Johara)

 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar