Geruduk Gedung DPR RI, Aliansi Buruh Desak Wakil Rakyat Cabut UU Cipta Kerja, karena Sengsarakan Rakyat Bawah 

Rabu, 10 Agustus 2022 14:23 WIB

Share
Geruduk Gedung DPR RI, Aliansi Buruh Desak Wakil Rakyat Cabut UU Cipta Kerja, karena Sengsarakan Rakyat Bawah 
Dok aksi demonstrasi serikat buruh. (Foto: Poskota/Andi Adam Faturahman)

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID -  Aliansi serikat buruh bersama sejumlah elemen lainnya yang mengatasnamakan diri Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada hari ini, Rabu (10/8/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, aliansi membawa lima butir tuntutan yang salah satunya menuntut pemerintah dan DPR mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja beserta turunannya yang dianggap menyengsarakan kaum proletariat atau kelas sosial rendah.


Menurut Sunarno, UU Cipya Kerja hanya berpihak pada golongan pemilik modal tanpa memikirkan nasib kelas pekerja yang amat rentan dirugikan akan terbitnya UU tersebut.

"Menjelang 77 Tahun Indonesia merdeka, rezim oligarki Jokowi-Amin semakin giat menyediakan 'karpet merah' bagi Si Pemilik Modal untuk menjarah tanah, air, dan kemanusiaan kita," kata Sunarno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/8/2022). 

Dia melanjutkan, penerbitan UU Cipta Kerja bukan malah membuat kaum buruh sejahtera namun sebaliknya malah menyedihkan.


Buruh diperas habis-habisan tenaganya oleh UU Cipta Kerja yang justru mencipta nestapa," ujar Sunarno.

Dia menambahkan, selain UU Cipta kerja, aliansi juga akan menuntut pemerintah, DPR, beserta kroni-kroninya untuk menghentikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan membuat masyarakat terbungkam ketika menyuarakan pendapatnya.

"Kami menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RKUHP yang jelas mencederai kebebasan berpendapat," ucapnya.


Adapun lima tuntutan yang dibawa aliansi pada aksi demonstrasi hari ini, antara lain seperti di bawah ini:

1. Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP Turunannya;
2. Cabut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3);
3. Batalkan Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP);
4. Batalkan Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional;
5. Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok. (Adam)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar