Sidang Kasus Investasi Bodong, JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Indra Kenz 

Selasa, 16 Agustus 2022 15:18 WIB

Share
Sidang Kasus Investasi Bodong, JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Indra Kenz 
Persidangan Indra Kenz di Pengadilan Negeri Tangerang. (Foto: Poskota/Iqbal)

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID -  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan menolak tegas eksepsi tim kuasa hukum Indra Kenz terkait kasus investasi bodong Binomo.

Sidang yang dihadiri Indra Kenz secara virtual ini digelar di ruang utama PN Tangerang pada Selasa (16/8/2022).

Dalam sidang itu, Anggota JPU Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Tommy Detasatria membacakan jawaban. Dalam jawaban tersebut JPU Kejari Tangsel dengan tegas menolak eksepsi yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.


Di mana, secara kesimpulan bahwa surat-surat dakwaan hukum terdakwa sudah memenuhi syarat formil dan syarat-syarat materi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP.

"Atas eksepsi tim kuasa hukum Indra Kenz maka kami tolak, atas dasar berikut, bahwa surat dakwaan hukum terdakwa sudah memenuhi syarat formil dan syarat-syarat materi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP," sebutnya.


"Bahwa seluruh materi eksepsi kuasa hukum terdakwa Indra Kenz adalah tidak berdasar, tidak sesuai untuk penegakan hukum dan tidak sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHAP," lanjutnya.

Nah, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, dalam tanggapan ini pihaknya memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan.


"Kami memohon meminta menyatakan bahwa seluruh eksepsi atau keberatan kuasa hukum terdakwa Indra Kenz, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima,'' ucapnya.

Atas hal itu, Majelis Hakim Rahman Rajagukguk akan melanjutkan sidang dengan agenda putusan sela pada 22 Agustus 2022. (Muhammad Iqbal)
 

Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar