Efektif Kontrol Daya Beli Masyarakat, Presiden Jokowi Diminta Tambah Anggaran Bansos Kenaikan BBM

Selasa, 27 September 2022 14:06 WIB

Share
SPBU Pertamina. (Foto: BPH Migas)
SPBU Pertamina. (Foto: BPH Migas)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kebijakan pemerintah memberikan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM sudah tepat. Sehingga dapat mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.

“Seperti ungkapan bijak mengatakan  "setetes air lebih bermanfaat di musim kemarau darpada sebakul air di musim hujan". Itulah filososi, menurut hemat saya, kebijakan dan program bantalan sosial”, ungkap Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing.

Sebab, lanjut Emrus, kenaikan harga BBM bersubsidi, langsung atau tidak langsung berimbas kepada kenaikan barang dan jasa kebutuhan pokok. Tentu yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut golongan masyarakat berpenghasilan di bawah dan yang setara dengan gaji UMR.

“Karena itu, sangat tepat pemerintah menguarkan kebijakan dan memberikan bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM kepada mereka yang wajar menerimanya”, tuturnya.

Emrus mengungkapkan bahwa total bantalan sosial mencapai Rp 24,17 triliun. Ia berpendapat, jumlah tersebut sebaiknya digenapkan saja menjadi Rp 25 triliun.

Menurutnya, kebijakan bantalan sosial Presiden Jokowi ini mampu mengontrol daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok di pasar di seluruh tanah air.

Senada dengan Emrus Sihombing, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM. "Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," kata Agus di Jakarta. 

Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok. 

"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Agus. 

Dirinya menilai subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," katanya. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar