Startup Kembali PHK Besar-besaran, DPR RI: Ini Harus Jadi Perhatian Khusus! 

Rabu, 5 Oktober 2022 11:35 WIB

Share
Ilustrasi PHK. (Foto: Pixabay)
Ilustrasi PHK. (Foto: Pixabay)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  -  Pemutusan hubungan kerja (PHK) startup kembali terjadi. Dalam waktu berdekatan setidaknya tiga startup, dan salah satunya berstatus Decacorn terpaksa merumahkan karyawannya. 

Terkait itu, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, situasi PHK perusahaan rintisan yang terus berlanjut akan menambah beban para pekerja yang dirumahkan. Sebab proses terjadinya PHK ini berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti oleh kenaikan harga dan biaya lainnya. 


"Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain," ujar Kurniasih, Rabu  (5/10/2022).

Ia meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan.


"Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya. Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun," kata Kurniasih.  

Di sisi lain, lanjut Kurniasih, terjadinya PHK perusahaan rintisan secara beruntun juga mesti diwaspadai sebagai efek dari gelombang perkonomian global yang tengah lesu. 


"Sehingga di Indonesia perlu diwaspadai efek dominonya terutama bagi pekerja. Sebab para pekerja ini perlindungannya rentan sekali. Ketika terjadi perekonomian yang lesu, cara paling mudah bagi pengusaha untuk efisiensi adalah merumahkan karyawan. Jika karyawan dirumahkan maka daya beli masyarakat akan menurun, akhirnya perekonomian nasional akan negatif," ujar politisi PKS ini. (Rizal)

Reporter: Muhidin
Editor: Muhidin
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar