Jelang Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang Bentuk Badan Ad-Hoc 

Rabu, 23 November 2022 10:11 WIB

Share
Ilustrasi kantor KPU Kabupaten Tangerang. (Foto: Poskota/Veronica)
Ilustrasi kantor KPU Kabupaten Tangerang. (Foto: Poskota/Veronica)

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menyebut pihaknya saat ini tengah merekrut anggota badan Ad-hoc Pemilu serentak 2024 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Ali Zainal mengatakan pihaknya telah membuka pendaftaran perekrutan badan adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan juga panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024. 

Di mana proses pendaftaran PPK dan PPS tersebut telah dibuka sejak 20 November lalu hingga 29 November 2022 mendatang.


"Kami saat ini sedang melakukan pembentukan bada Ad-Hoc untuk Pemilu 2024 yaitu dengan merekrut PPK dan PPS," katanya, Rabu (23/11).

Ali menjelaskan, adapun berkas yang harus dipenuhi adalah surat pendaftaran, KTP Elektronik, Ijasah, Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas, dan Pas Foto. 


Selain itu, calon anggota PPK juga harus melampirkan surat pernyataan bukan anggota partai politik. 

"Mekanisme pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc)," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Banten Divisi SDM dan Litbang Rohimah menjelaskan, ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar jadi Anggota PPK, PPS dan KPPS mengacu  pada peraturan PKPU No 36 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS tercantum sebagaimana berikut :


1.Warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun.
2.Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
3.Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
4.Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan.
5.Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu paling singkat selama 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik dan tim kampanye sesuai tingkatan.
6.Berdomisili sesuai dengan wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS
7.Mampu secara jasmani, rohani serta bebas dari pengunaan narkotika.
8.Pendidikan minimal SMA atau Sederajat.
9.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
10.Belum pernah menjabat dua periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS .
11.Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. (Veronica Prasetio)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar