Hari Guru Nasional 2022, Gaji Guru Honorer Masih Menyedihkan

Jumat, 25 November 2022 15:31 WIB

Share
Ilustrasi guru saat mengajar. (Foto: Ist)
Ilustrasi guru saat mengajar. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memandang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022 harus dijadikan momentum yang tepat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengevaluasi semua kebijakannya mengenai guru. 

P2G menilai kesejahteraan guru khususnya honorer masih jauh panggang dari api. Padahal negara berutang besar kepada guru honorer yang berjumlah lebih dari 1 juta orang. 


Mereka masih digaji jauh di bawah UMP/UMK daerah. Rata-rata 500 ribu - 1 juta per bulan. Padahal berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14: Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

“Sampai 2024 Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Pada 2021 saja kita membutuhkan 1.002.616 guru ASN PPPK secara nasional. Tapi sialnya, hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari Pemda. Lebih mengenaskan, sebanyak 193.954 guru lulus tes PPPK namun tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022 ini,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Jumat (25/11/2022).


Lanjut dia, janji Mendikbudristek dan Menpan RB akan mengangkat 1 juta guru ASN PPPK hanya tinggal janji saja.

"Lagi-lagi para guru honorer dighosting oleh pemerintah. Janji mengangkat 1 juta guru gagal total. Sementara itu nasib dari 193 ribu guru tidak jelas, terombang-ambing oleh kacaunya seleksi PPPK hingga sekarang, belum lagi guru madrasah swasta yang nggak bisa ikut, terkesan diskriminatif,” ucap guru SMA ini.

Dia menjelaskan, mestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021, namun faktanya sampai November 2022 pemerintah baru membuka tahapan yang ke-3. 


Molornya 1 tahun. Sementara itu, 193 ribu guru yang tak dapat formasi tidak jelas nasibnya seperti apa. Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat Yayasan. Bukannya untung ikut seleksi PPPK, malahan buntung.

P2G berharap Presiden Jokowi turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di Tanah Air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang.

“Kenapa Pak Jokowi kami minta turun langsung membereskan persoalan guru? Sebab pak presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat gubernur DKI Jakarta," katanya. (rizal)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler