Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Menteri Suharso: Jakarta Kemungkinan Tidak Punya Wali Kota 

Jumat, 25 November 2022 15:04 WIB

Share
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (Foto: Ist)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (Foto: Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut jika Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, maka tidak akan mempunyai wali kota dan bupati, namun tetap dipimpin seorang gubernur.

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah," kata Suharso kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat, (25/11/2022).


Lanjut dia, nantinya selama persiapan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, pemerintah pusat akan mempersiapkan aturan terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Sehingga nantinya Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," tuturnya.

Kemudian, Suharso juga menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depannya.


"Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi Jakarta," tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Bappenas guna membahas kelanjutan Jakarta setelah nantinya Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.


"Ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas. Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik," ujar Pejabat Heru Budi.

Ia juga menyebutkan, bahwa dirinya mendapatkan masukan agar mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan.

"Di samping itu, pak menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya," pungkasnya. (Aldi)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler