Advertisement

Di Hadapan Komisi IX DPR RI, Menaker Ida Fauziyah Beberkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Nasional —Rabu, 7 April 2021 22:00 WIB
Editor: Fatah
    Bagikan:  
Di Hadapan Komisi IX DPR RI, Menaker Ida Fauziyah Beberkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Menaker Ida Fauziyah saat raker dengan Komisi IX DPR RI. ist

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, di komplek parlemen, Senayan, Rabu (7/4/2021). 

Ida menyebut, pekerja yang jadi peserta program JKP, lalu terkena PHK, berhak dapat tiga manfaat.

Yaitu, uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.

"Uang tunai yang rinciannya 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida.

Manfaat lainnya, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan. 

Syaratan peserta program JKP, kata Ida, WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Ida

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen, dan Jaminan Kematian 0,10 persen.

Ketentuan itu didasari perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah. 

Terkait penerima program JKP yang diatur yaitu, pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11/2020).

[page-pagination]

Juga pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali.

Termasuk pekerja yang memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Hal ini, kata Ida, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. (rizal)

Editor: Fatah
    Bagikan:  

Berita Terkait