Advertisement

DPR Minta Pemerintah Daerah Berperan Aktif Dalam Mendata dan Menyalurkan BLT

Nasional —Kamis, 8 April 2021 06:46 WIB
Editor: GusMif
    Bagikan:  
DPR Minta Pemerintah Daerah Berperan Aktif Dalam Mendata dan Menyalurkan BLT
Anggota Komisi VIII DPR-RI, Selly Andriany Gantina. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID-- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam menyalurkan Bantuan langsung tunai (BLT). Peran pemerintah daerah menentukan sukses apa tidaknya program BLT tersebut.

"Peran pemerintah daerah mementukan suskes tidaknya BLT. Sebab, pemeritah daerah yang mengetahui persis ganda tidaknya data warga," kata Selly Andriany Gantina, saat dihubungi Kamis (8/4/2021).

Sally berharap, BLT itu bisa secepatnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan. "Jangan sampai masyarakat yang membutuhkannya malah tidak dapat BLT. Hal ini tidak boleh terjadi," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Sally mengatakan, sebagai anggota legislatif, pihaknya akan mengevaluasi pemerintah daerah. "Dalam hal ini kabupaten dan kota. Kemudian perangkat desa juga harus ikut membantu pemberian BLT agar tepat sasaran. Selain itu, lamanya program diberikan kepada masyarakat akan mempengaruhi kesejahteraan mereka," ucapnya.

Sally menyinggung soal data Nomor Kependudukan Induk (NIK) banyak yang ganda. Data NIK tersebut harus diperbaiki sesuai dengan data di pemerintah daerah.

Soal terjadi penurunan nominal BLT, dari Rp 600 ribu menjadi Rp300 ribu, dan kini hanya Rp200 ribu. "Kondisi ini terjadi, karena kondisi keuangan negara," katanya.

Sally mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap akan diberikan Kemensos, sesuai dengan NIK yang ada di Dukcapil.

Untuk diketahui, terkait nama dan data penerima bantuan, KPK mendapatkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak padan dengan data Nomor Kependudukan Induk (NIK). Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK Ditjen Dukcapil pada Juni 2020, ada sekitar 16 juta yang tak padan dengan NIK.

Sebelumnya Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, data penerima bantuan reguler program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Iuran Kesehatan (PBI-JK) tak berkedangan pada DTKS. Hal ini memusingkan, karena proses pengumpulan data tak didesain berbasis NIK sejak awal. Terjadi tumpang tindih data penerima bansos. (rizal)

Editor: GusMif
    Bagikan:  

Berita Terkait